Krueng Geukueh (15/04/2017/ - Rapat akbar konsolidasi Pemuda dalam 6 Kecamatan diwilayah barat Aceh Utara (Dewantara, Nisam, Nisam Antara, Banda Baro, Muara Batu dan Sawang) yang diselenggarakan oleh forum, Gerakan Pemuda Pemekaran Aceh Malaka (GP-PAM), Ikatan Mahasiswa Aceh Malaka (IMAM) dan Ikatan Santri Pemekaran Aceh Malaka (IS-PAM) pada hari Sabtu 15/04/17 pukul 14:00 wib di balai Desa Kecamatan Dewantara - Aceh Utara.
Rapat akbar kosolidasi Pemuda ini dihadiri oleh Ketua dan anggota Tim Pemekaran Aceh Utara wilayah barat Aceh Utara yang diberi nama Kabupaten Aceh Malaka, Prof. A.Hadi Arifin, M.Si, Tgk H. Syamsul Basri HG,SH, Basri A. Gani, SE dan Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik Daerah Otonomi Baru Aceh Malaka, Dr Ismadi, SP, M.Si, Selain itu hadir pula Anggota DPD RI H. Sudirman atau yang lebih dikenal dengan panggilan Teungku Haji Uma serta, Anggota DPRK DP I dan II Aceh Utara, Dr. Zainuddin Iba, SE, MM, Tgk Saifannur H. Cut dari PPP, Sofjan Hanafiah dari PNA, H. Muhammad Wali dari PKB ditambah 244 pemuda dalam 122 Gampong yang ada di wilayah barat Aceh Utara serta ratusan pengunjung lainnya.
Timbul tenggelamnya isu pemekaran Aceh Utara wilayah barat, telah menjadi pemicu keresahan dikalangan pemuda, sehingga lahirlah berbagai forum - forum kepemudaan yang bertujuan untuk menpertanyakan kendala dan hadangan apa yang dialami panita pemekaran sehingga wacana pemekaran yang telah digagas sejak tahun 2003 oleh para tokoh Aceh Utara wilayah barat ketika itu dan dilanjutkan lagi pada tahun 2007 sampai saat ini, yang di pimpin Prof A. Hadi Arifin, M.Si, dan beberapa tokoh lainnya, ungkap Muslim Syamsuddin, ST, Ketua GP-PAM dalam sambutannya.
Muslim Syamsuddin juga menyampaikan rasa terimakasihnya atas kehadiran Anggota DPD-RI dan Anggota DPRK dapil I dan II Aceh Utara yang bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat yang telah memilih mereka pada pemilu yang lalu, dan melihat secara langsung animo dan hasrat mansyarakan akan pentingnya pemekaran yang mereka sampaikan dalam konsolidasi akbar ini.
Dalam penyampaian pendapat masyarakat dari berbagai unsur, intinya mereka berharap agar proses pemekaran tidak lagi membicarakan eforia dan subtansi tentang wacana pemekaran, namun masyarakat berharap proses pemekaran dapat mancapai hasil yang maksimal dengan solidnya Tim Pemekaran sehingga pemekaran Aceh Utara wliayah barat segera terwujud, agar isu pemekaran tidak lagi menjadi objek dari kepentingan politik pihak-pihak tertentu, ungkap TS.Sani salah satu peserta rapat akbar.
Menjawab hal tersebut, Prof A.Hadi Arifin selaku ketua Tim Pemekaran, menyatakan bahwa tahapan pemekeran telah mencapai hasil yang maksimal, tinggal lagi yang belum kita dapatkan adalah rekomendasi dari pemerintah daerah Kabupetan Aceh Utara, sementara penyusunan naskah akademik juga tinggal di selesaikan oleh tim yang dipimpin Dr. Ismadi, SP. M.Si dan jika hal ini telah kita selesaikan, maka tahapan pemekaran akan melangkah pada tingkat Provinsi dan selanjutnya menju kepada DPR-RI dan Kemeterian dalam negeri, lalu mendapatkan pengesahan dari Presiden maka terbentuklah Daerah Otonomi Baru di Wilayah Barat Aceh Utara yang diberi nama Kabupaten Aceh Malaka dan beribukota Dewantara, semua telah disiapkan Tim Pemekaran, tinggal lagi keseriusan dan dukungan pemerintah daerah dalam menjawab aspirasi Masyarakat ini, ungkap Hadi Arifin.
Diakhir acara, Forum Pemuda, mahasiswa dan santri yang tergabung dlam GP-PAM, IMAM dan IS-PAM yang di pimpin Jubir GP-PAM Tajuddin, S.Sos membacakan pernyataan sikap Pemuda yang merupakan hasil dari rapat akbar Konsolidasi pemuda wilayah barat Aceh Utara tersebut, yang menyatakan bahwa pemuda mendukung penuh pemekaran Kabupaten Aceh Malaka dan siap membantu panitia pemekaran dalam bentuk apapun, Meminta panitia pemekaran untuk terus bekerja dengan kekuatan yang dimilikinya, Mengajak seluruh masyarakat dari berbagai elemen, parpol dan KPA agar bersatu membantu terlaksananya pemekaran Aceh Malaka, Mengajak semua pihak untuk meninggalkan segala bentu perbedaan warna politik pada Pilkada 2017 untuk kemudian bersama-sama memperjuangkan berdirinya Kabupaten Aceh Malaka, Mendesak Bupati Aceh Utara untuk segera memperbaharui surat keputusan (SK) tim pemekaran dengan melibatkan pihak pemerintah yang disebut SK bersama, Mendesak Bupati dan Pimpinan DPRK Aceh Utara segera menandatangani persetujuan bersama sabagai syarat adminstasi daerah otonomi baru (DOB) dan sebelum pemilu 2019 berkas administrasi Aceh Malaka sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, demikian pernyataan sikap yang ditanda tangani oleh seluruh unsur pemuda yang terbagung dalam GP-PAM, IMAM dan IS-PAM serta perwakilan perempuan.
Post a Comment